Bamus Betawi Diduga Ikut Terlibat Pengepungan Kantor YLBHI
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan aksi penyerangan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada pihak kepolisian.
Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, diserang sejumlah kelompok organisasi masyarakat (ormas) pada Minggu (17/9/2017) malam, karena diduga mengadakan acara terkait Partai Komunis Indonesia.
"Itu biar polisi saja lah itu," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).
Salah satu kelompok massa yang diduga ikut mengepung kantor YLBHI adalah Badan Musyawarah Betawi. Terkait hal tersebut, Djarot mengaku tidak tahu.
"Bamus kan badan musyawarah, itu gabungan ormas-ormas. Coba dilacak itu. Apa betul, atau dia mengklaim sebagai orang Bamus Betawi," kata Djarot.
Djarot mengatakan nama Bamus Betawi akan tercoreng jika benar ada anggotanya yang terlibat aksi pengepuan dan penyerangan.
"Ini jelas akan menciderai nama baik Bamus. Karena orang Betawi itu toleran, tertib, cinta damai ya," kata Djarot.
Djarot memgatakan Bamus Betawi mendapatkan bantuan hibah dari Pemprov seharusnya menggelar acara pelestarian Budaya Betawi, dan tidak terlibat pada kegiatan politik atau melakukan aksi anarkis. Ia belum mendapat laporan bukti keterlibatan anggota Bamus Betawi.
"Nggak benar itu. Biar nanti minta penjelasan pada bamusya," kata dia.
Kondisi kantor YLBHI rusak ringan karena massa yang ingin mencoba masuk dilarang. Mereka melemparkan batu dan benda-benda lain ke dalam kantor.
Selain itu ia belum bisa memastikan apakah pemerintah akan memberikan bantuan untuk perbaikan kantor YLBHI yang rusak atau tidak.
"Saya belum tahu kerusakannya (kayak apa), kalau dia mengajukan proposal kita lihat seperti apa," kata Djarot.
Saat aksi kemarin hadir perwakilan Bamus Betawi Muhammad Rifki atau yang akrab disapa Eki Pitung.
Eki mengatkan kehadirannya di kantor YLBH karena cinta pada NKRI, dan bukan cinta PKI.
Sedianya ia dan perwakilan ormas ingin masuk ke dalam. Namaun niat itu diurungkan karena ada jaminan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis yang akan mengusut tuntas jika benar ada kegiatan PKI.
"PKI telah mencoreng negara Indonesia. Hari ini kita sepakat kita percayakan kepada kepolisian dan TNI hari ini. Jika besok tidak ada klarifikasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat dengan pendampingan, maka tidak segan-segan Bamus Betawi dan juga umat Islam membakar LBH ini. kami tidak ingin ada PKI di tanah Betawi," kata Eki.suara.com
Kegeraman Ahok dan Rencana Hentikan Hibah untuk Bamus Betawi
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi rutin menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, besarnya dana hibah itu mencapai Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar setiap tahunnya.
Namun, Basuki kecewa karena Bamus Betawi justru bersikap politis dengan menyerukan seruan anti-Ahok dan ajakan memenangkan gubernur Betawi pada acara Lebaran Betawi. Padahal, seharusnya kegiatan tersebut dijadikan ajang silaturahim dan pertunjukkan kesenian Betawi.
"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (6/9/2016).
Ahok pun berencana menghentikan pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebab, dia tidak ingin Bamus Betawi menggunakan uang rakyat untuk berpolitik dan menyebar pesan kebencian atau SARA.
"Kalau saya sih enggak takut, silakan saja. Cuma, maksud saya, Anda ini enggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi yang berpolitik. Makanya saya bilang harus di-stop," ujar Ahok.
Bamus Betawi membantah
Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin, menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Saat ini, ada empat nama yang disodorkan ke partai, yakni Saefullah, Sylviana Murni, Nachrowi Ramli dan Abraham 'Lulung' Lunggana. Keempat nama itu hasil godokan dari internal Bamus Betawi.
"Bamus Betawi netral dan tidak mendukung calon gubernur. Kami tawarkan empat tokoh nama. Itu bukan politik. Jadi Pak Gubernur ada salah informasi," kata Oding, sapaan Zainudin, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Menurut Oding, sebagai bagian dari putra asli daerah, tak jadi persoalan bila menyodorkan nama-nama untuk dipilih jadi cawagub. Hal itu juga diakui lumrah terjadi di beberapa daerah.
Untuk persoalan calon gubernur, Oding menyerahkan ke partai. Siapa pun pilihannya, Bamus Betawi akan mendukung. Oding menyayangkan bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebab, dana itu merupakan bagian dari pengembangan putra daerah, Betawi.
Namun, Oding tidak menjelaskan seruan anti-Ahok yang terjadi saat Lebaran Betawi. Padahal, itulah yang paling dipermasalahkan Ahok.
Lebaran Betawi sarat seruan anti-Ahok
Suasana berbeda terasa dalam pelaksanaan Lebaran Betawi 2016. Biasanya Lebaran Betawi diisi dengan proses hantaran dari tiap wali kota ke gubernur, silat Betawi, lenong Betawi, qasidah, dan lain-lain. Lebaran Betawi yang diselenggarakan di Lapangan Banteng pada 12-14 Agustus, penuh dengan pesan politik.
Hal ini terlihat saat Ketua Umum Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim menyampaikan kata sambutannya. Dia mengajak para pengunjung untuk tak lagi memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ahok yang menggusur permukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Pasar Ikan, Jakarta Utara.
Kebetulan, saat itu, Ahok tak menghadiri Lebaran Betawi karena tengah melayat ke Kepala Inspektorat DKI Jakarta Merry Erna Hani yang meninggal dunia. Kehadiran Ahok diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Makanya kami sepakatlah, orang Betawi saatnya bangkit. Mudah-mudahan 2017 gubernurnya orang Betawi. Paling enggak ada perwakilan Betawinya," kata Lutfi, Minggu (14/8/2016).
Bahkan, dia berencana mengajak Ketua RT/RW memboikot pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 jika tak ada calon gubernur yang berasal dari suku Betawi.
"Yang RT/RW yang Betawi kalau kagak ada calon yang Betawi, jangan mau nyerahin stempel," kata Lutfi.
0 Komentar Tindakan Ahok Terbukti Benar Dengan Hentikan Dana Hibah, Sekarang Bamus Betawi Terlibat Pengepungan YLBHI
Posting Komentar